HAK ASASI PEREMPUAN

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan  merupakan bagian dari  penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993 , maka  perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan  adalah tanggung jawab semua pihak, baik  lembaga-lembaga Negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan .

 

Dari berbagai kajian tentang perempuan, terlihat   bahwa kaum perempuan  su     dah lama  mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang  kehidupan  . Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan  perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Bermacam usaha telah lama diperjuangkan  untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan.

         Mengatasi  hal ini, di perlukan berbagai instrumen nasional tentang perlidungan hukum terhadap  hak asasi perempuan. Di level Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah perlindungan hak asasi perempuan  sudah sangat dipahami antara lain melalui Deklarasi Beijing Platform, pada tahun 1995 yang melahirkan program –program   penting untuk mencapai keadilan gender. Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Namun  hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal. 

          Bila dicermati dengan seksama , sesungguhnya banyak kondisi –kondisi rawan terhadap kemajuan perlindungan  hak asasi perempuan   di Indonesia. Dengan struktur masyarakat patriarkhi, secara sosio- kultural  kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan, bahkan  meminggirkan perempuan. Perilaku budaya yang menetapkan perempuan pada peran ibu dan isteri merupakan hambatan besar dalam pemajuan hak asasi perempuan. Disamping itu, interpretasi keliru dari  ajaran agama tentang gender  telah mengurangi universalitas hak asasi  perempuan di Indonesia.

              Dengan  lambatnya pemajuan perlindungan  hak asasi perempuan di Indonesia, maka nampaknya diperlukan upaya-upaya  disamping  kegiatan  sosialisasi yang optimal mengenai hak asasi perempuan,  juga  penambahan  Peraturan  Perundang-undangan   tentang hak asasi perempuan.  Disamping itu, dengan banyaknya masalah yang muncul tentang kehidupan perempuan,  maka perangkat undang-undang  masih sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan,  seperti eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, persoalan perempuan di wilayah konflik, prostitusi dan lain-lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s