KEBANGKITAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Tahun 2008 ini merupakan tahun kebangkitan perempuan Indonesia di bidang politik. Dan tahun ini merupakan tonggak sejarah perempuan dalam politik, karena di awal tahun 2008 ini DPR-RI telah merumuskan dua Undang-Undang di bidang politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pemilu. Dalam kedua Undang-Undang ini digariskan dengan jelas dan tegas mengenai 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan legislative.30 % keterwakilan perempuan dalam politik telah menjadi ketentuan hukum. Ketentuan undang-undang di atas akan berimplikasi terhadap keikutsertaan perempuan dalam menentukan setiap kebijakan dalam partai politik dimana dia duduk sebagai pengurus partai , termasuk dalam penyusunan daftar caleg untuk pemilu 2009.


Untuk merealisasikan ketentuan undang-undang diatas dituntut tidak saja kesadaran jender dari semua pihak dalam partai politik, tetapi keberanian perempuan untuk menangkap peluang dan mencari dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam partai.. Disamping itu, membangun kesatuan langkah dan strategi dari kelompok perempuan untuk memperkuat basis dalam masyarakat adalah hal yang penting pula dilakukan. Perempuan harus mampu memberikan kesadaran pada pemilih dalam Pemilu akan kekuatan dari memilih. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu berarti memberikan partisipasi penuh dalam demokrasi kita. Perempuan harus mampu mengajak Pemilih untuk melaksanakan Hak Pilihnya.


Keterwakilan perempuan yang signifikan di legislative akan dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, terutama masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak yang merupakan lebih dari separoh jumlah penduduk Indonesia. Tertanganinya masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak berarti meningkatnya kualitas hidup bangsa dan kesejahteraan masyarakat.


Bila keterwakilan Perempuan di legislative signifikan, maka perempuan dapat berperan dalam menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang) , penetapan APBN dan fungsi Pengawasan. Dalam bidang legislasi anggota perempuan legislative pasti sangat peduli terhadap ketentuan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan perempuan, baik di bidang ekonomi, kesehatan , pendidikan dan perlindungan terhadap perempuan. . Dalam penetapan APBN anggota perempuan legislative dapat mengalokasikan anggaran Negara dengan konsep pengarusutamaan jender dan di bidang Pengawasan, anggota perempuan legislative dapat melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh terlaksananya undang-undang yang telah diterbitkan.

One thought on “KEBANGKITAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

  1. Meskipun sudah ada UU tentang kuota 30% bagi kterwakilan perempuan di kursi legislatif, tetapi komitmen dari para elit politik untuk memegang amanat UU tersebut masih sangat minim. Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya perempuan yang berada di sana. Kalaupun ada, posisi mereka tidak strategis, sehingga perjuangan mereka untuk memenuhi kesejahteraan perempuan bisa dibilang sangat kurang maksimal.

    Saya berharap, di pemilu 2009 nanti, kesadaran para elit politik untuk melibatkan perempuan di bidang-bidang yang lebih strategis meningkat sehingga misi untuk pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi slogan partai dan keberadaan perempuan tidak hanya sebagai alat untuk menarik simpatisan.

    Mbak Diah,
    semoga harapan ini didengar oleh para elit politik.

    terima kasih sudah mampir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s