Markus, makelar kasus

Prihatin, sungguh prihatin, penegakan hukum di negeri ini sungguh memprihatinkan. Yang kuat ( rakyat kelas atas ) dapat membeli hukum, yang lemah (rakyat kelas bawah) pasti kena hukum. Ibu Minah kena hukum hanya karena mencuri tiga buah cacao.Kenapa begini dan Siapa yang salah. Aktorkah atau sistem ?

Akhir-akhir ini penistaan terhadap institusi peradilan, terutama hakim sebagai bagian terpenting dari peradilan sering terjadi. Hal ini terjadi dimungkinkan karena masyarakat pesimis terhadap kemampuan peradilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penegakan hukum. Penyakit ketidakadilan yang mengidap pengadilan di Indonesia membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap putusan pengadilan.

Pengadilan adalah sebuah institusi yang penting dan terhormat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu institusi ini harus diisi oleh orang –orang yang terpercaya dan dapat menjamin tegaknya hukum. Mengingat masih kuatnya suap yang berjaya di lingkungan peradilan kita , seperti jual beli keputusan pengadilan yang dilakukan oleh Markus (makelar kasus) dan mengingat perilaku-perilaku oknum-oknum peradilan yang sering menyelewengkan hukum dan rasa keadilan masyarakat , maka diharapkan agar dalam mengisi institusi peradilan ini, orang-orangnya perlu diuji kompetensi dan kualitas moralnya sebagai penegak hukum.

Masalah hukum yang timbul dewasa ini dalam masyarakat sangat kompleks dan rumit, sehingga memeriksa dan menjatuhkan vonis perlu daya pikir yang kuat dan keteguhan hati pada keadilan. Dengan demikian, Sumber Daya Manusia yang mengisi institusi ini perlu terbimbing perilakunya dibawah payung pertanggungjawaban yuridis tanpa tergiur oleh pengaruh uang. Disamping itu, dituntut pula kompetensi yang andal untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dan rumit itu.

Sementara permasalahan hukum semakin kompleks dan rumit, sistem hukum kita, terutama hukum pidana masih kuno dan terpuruk. karena sistem hukum pidana baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga produk hukum lama melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah Hindia Belanda terpaksa diberlakukan. KUHP merupakan Wetboek van Strafrecht produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda.Sehingga akhirnya, penyelesaian masalah-masalah hukum yang komplek dan rumit itu, sulit berpedoman kepada KUHAP, maka penyelesaian kasus tergantung pada SUAP.

Tentulah , keinginan untuk mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. Keinginan yang obsesif itu, perlu dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokrasi. Semoga dalam penyusunan hukum pidana baru nanti, semangat Reformasi dijadikan landasan. Penyusunan hukum pidana baru harus diletakkan sebagai bagian dari proyek Reformasi saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s